SEBALIK.COM, KAMPAR – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Kampar membantah tuduhan penyimpangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kampar seperti yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kampar, Raja Ferza Pakhlevi, menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan RPJMD telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan melibatkan unsur legislatif.
“Kalau masalah RPJMD, sejauh yang kami lakukan tahapannya sudah sesuai. Artinya tetap melibatkan kami sebagai unsur legislatif. Itu bisa dikroscek melalui lembaga DPRD,” ujar Raja Fakhlevi kepada Sebalik.com, Ahad (19/10/2025).
Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kampar diwakili oleh Wakil Bupati dan juga Sekda sendiri hadir dalam paripurna pengesahan dokumen tersebut.
“Waktu itu Pak Bupati mengutus Ibu Wakil Bupati. Dan saat pelaksanaan paripurna RPJMD itu, Sekda juga hadir. Jadi yang menjadi pertanyaan, kenapa protesnya baru sekarang? Kalau memang mau protes, mestinya saat pelaksanaan,” tambahnya.
Fakhlevi berharap polemik ini tidak didorong oleh kepentingan tertentu. Ia menilai narasi yang menyudutkan Bupati Kampar dengan tudingan “menzholimi masyarakat” adalah bentuk framing yang tidak berdasar.
“Jangan, mohon maaf, karena ada kepentingan yang tidak terakomodir lalu dibuat framing seolah-olah Pak Bupati ini menzholimi masyarakat Kampar. Padahal kondisi keuangan daerah seperti ini bukan hanya di Kampar, tapi di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fakhlevi menyerukan agar seluruh pihak bersatu mendukung kepemimpinan bupati Kampar definitif setelah sekian lama daerah ini dipimpin oleh penjabat (pj).
“Kampar ini sudah cukup lelah. Kita sudah beberapa kali ganti Pj Bupati. Sekarang kita bersyukur punya Bupati definitif. Tugas kita, termasuk Pak Sekda yang juga Ketua TAPD, adalah membantu kerja-kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk membangun Kampar lebih baik,” pungkasnya. (Maoelana)