SEBALIK.COM , PEKANBARU - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan kebijakan bebas truk Over Dimension Over Loading (ODOL) akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Hal tersebut disampaikan AHY dalam keterangan pers setelah menggelar rapat koordinasi mengenai progres kebijakan Zero ODOL bersama Kepala BPS, Wamenaker, Wamen BUMN, Kemenhub, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendagri, Bappenas, Bl, dan Polri, Senin (6/10/2025).
AHY menekankan, kebijakan zero ODOL tidak bisa lagi ditunda mengingat dampaknya besar terhadap keselamatan. Berdasarkan data pemerintah, sepanjang 2024 tercatat 150.906 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 26.839 korban meninggal dunia. Sekitar 10,5 persen dari jumlah itu melibatkan kendaraan angkutan barang, termasuk ODOL.
“Kebijakan zero ODOL bukan berarti kita tidak berpihak kepada pengemudi atau masyarakat kecil. Justru ini untuk menghadirkan solusi agar angka kecelakaan bisa ditekan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah menunjuk Riau dan Jawa Barat sebagai pilot project dalam penanganan ODOL.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala daerah setempat. Salah satu keluhan yang muncul adalah kondisi jalan provinsi yang cepat rusak akibat kendaraan dengan muatan berlebih.
“Penanganan ODOL tidak bisa hanya dari pemerintah pusat, daerah juga harus menunjukkan komitmen. Misalnya lewat pengawasan KIR,” tegas Dudy.
Menurutnya, penyelesaian masalah ODOL hanya bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku usaha transportasi. (Maoelana)