SEBALIK.COM, PEKANBARU – Di balik semarak upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Rabu (1/10/2025), Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan kabar yang membuat banyak pihak terhenyak. Pemerintah pusat resmi memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Pekanbaru hingga Rp400 miliar.
Angka itu bukan sekadar deret nominal. Bagi sebuah kota dengan belanja rutin yang tinggi, pemotongan ini berarti ada banyak program yang harus dikorbankan. Dari jalan-jalan yang masih berlubang, proyek drainase untuk mengatasi banjir, hingga rencana revitalisasi sekolah yang sudah lama ditunggu masyarakat—semuanya terancam tertunda.
“Belanja rutin kami saja sudah cukup tinggi. Maka, tentu akan berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga tunjangan pegawai. Pengurangan Rp400 miliar ini sangat berat sekali bagi Kota Pekanbaru,” ungkap Agung dengan nada serius.
Bukan hanya proyek pembangunan yang terganggu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) pun mulai cemas. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang selama ini jadi penopang ekonomi keluarga mereka, bisa ikut terpangkas. “Kalau belanja rutin terganggu, tentu kami harus memilih program mana yang dipertahankan dan mana yang ditunda,” tambah Agung.
Di balik pernyataan itu, ada kekhawatiran nyata di kalangan masyarakat. Seorang warga Rumbai, misalnya, sudah pasrah dengan kondisi jalan berlubang di lingkungannya. “Kalau dana berkurang, mungkin makin lama jalan kami diperbaiki. Padahal tiap hari dilewati anak-anak sekolah,” ujarnya.
Pemotongan TKD ini menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan fiskal pusat bisa langsung berdampak ke dapur rumah tangga masyarakat. Infrastruktur bisa tertunda, pelayanan publik melambat, sementara ASN harus menata ulang keuangan mereka.
Namun, Pemko Pekanbaru tidak tinggal diam. Wali Kota memastikan akan memperjuangkan agar kebijakan ini bisa ditinjau ulang oleh pemerintah pusat. “Kalau Rp400 miliar dikurangi, Pekanbaru akan sangat kesulitan mengatur belanja. Kami akan sampaikan langsung ke pusat,” tegas Agung.
Bagi warga Pekanbaru, perjuangan itu bukan hanya soal angka di atas kertas. Ia menentukan apakah genangan banjir di musim hujan bisa segera teratasi, apakah anak-anak belajar di sekolah yang lebih layak, atau apakah pegawai negeri tetap bisa bekerja dengan tenang. (*)